Besar Subsidi daripada Pungutan

Edisi: 38/45 / Tanggal : 2016-11-20 / Halaman : 84 / Rubrik : EB / Penulis : Ayu Prima Sandi, Muhamad Rizki,

LAPORAN tata kelola dana perkebunan kelapa sawit yang disusun Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya rampung pada Jumat dua pekan lalu. Disiapkan lebih dari empat bulan, laporan Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit itu akan menjadi rujukan bagi Komisi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pada awal Desember nanti.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan isi laporan itu mempertanyakan alokasi dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). "Kami heran alokasi dana sawit tidak seimbang. Hampir 90 persen untuk subsidi biodiesel," kata Pahala, Kamis pekan lalu.

Resmi beroperasi pada 16 Juli 2015, BPDP bertugas mengumpulkan pungutan ekspor atas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Besarannya US$ 50 per ton untuk ekspor CPO dan US$ 30 per ton untuk olein. Dana pungutan yang diambil dari pelaku ekspor sawit ini mayoritas digunakan untuk menutup biaya pengolahan biodiesel dalam program pencampuran 20 persen bahan bakar nabati ke dalam solar.

Apabila harga CPO di bawah US$ 750 per ton, pengekspor sawit cukup membayarkan pungutan ini tanpa bea keluar. Namun, saat harga melejit di atas ambang batas, jumlah bea keluar dikurangi pungutan CPO Fund. Pungutan ini tak masuk ke kas negara, tapi langsung disalurkan ke pelaku industri.

Persoalannya, menurut kajian Komisi, penggunaan dana sawit untuk subsidi biodiesel berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Merujuk pada pasal 93 ayat 4, Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Sawit Sulistyanto mengatakan perhimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan semestinya hanya digunakan untuk urusan…

Keywords: -

---

Foto Terkait