E-KTP Menghidupkan Kartu PDIP

Edisi: 03/46 / Tanggal : 2017-03-19 / Halaman : 44 / Rubrik : NAS / Penulis : Anton Aprianto, Hussein Abri,

TIAP kali bertemu dengan koleganya di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Daniel Johan selalu meminta agar kursi pemimpin DPR berjumlah ganjil. Daniel tak puas terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikenal sebagai Undang-Undang MD3.

Dalam rancangan revisi, pemimpin DPR berjumlah genap: seorang Ketua DPR didampingi lima wakil ketua. "Kalau genap dan ada deadlock, sulit mengambil keputusan," kata Daniel, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Jumat pekan lalu.

Yang membuat PKB masygul sebenarnya tambahan satu kursi itu khusus untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai banteng mengklaim berhak mendapatkan jatah karena mereka pengumpul suara terbanyak pemilihan umum legislatif 2014. Dalam aturan sebelumnya, pemenang pemilihan umum secara otomatis mendapatkan posisi Ketua DPR.

Jika pemimpin DPR dipilih seperti aturan lama, PKB--yang menempati peringkat kelima dalam pemilihan umum--berhak memperoleh kursi Wakil Ketua DPR. Aturan berubah pada awal DPR periode ini. Pemilihan tak lagi proposional berdasarkan suara yang diperoleh dalam pemilu, tapi sistem paket. PKB bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin PDIP kalah suara dari Koalisi Merah Putih yang dimotori Golkar dan Gerindra.…

Keywords: -

---

Foto Terkait