Riset untuk Kebijakan Agama

Edisi: 19/46 / Tanggal : 2017-07-09 / Halaman : 50 / Rubrik : BK / Penulis : Dirga Maulana,, ,

PEMERINTAH, kampus, dan organisasi nonpemerintah dalam melakukan riset memiliki pendekatan dan cara masing-masing. Apakah selama ini riset-riset agama sudah mempengaruhi kebijakan pemerintah? Jika belum, naskah akademik yang dibangun untuk membuat undang-undang ataupun regulasi berlandaskan apa? Hal ini menjadi pemantik diskusi mengenai seberapa berpengaruhnya riset terhadap kebijakan di Indonesia.

Buku yang diterbitkan oleh Pusad Paramadina ini menggambarkan betapa pentingnya kebijakan pemerintah harus dilandasi riset. Namun, yang terjadi sebaliknya, kebijakan yang dihasilkan tidak berlandaskan riset. Dengan kata lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan publik dulu, baru riset kemudian, sehingga riset dihasilkan untuk memperteguh dan memperkuat kebijakan. Alih-alih "evidence-based policy making", yang terjadi di Indonesia adalah "policy-based evidence making".

Buku ini memiliki dua premis utama. Pertama, pentingnya kebijakan yang ditopang oleh hasil penelitian yang kokoh. Kedua, sejauh ini banyak kebijakan di Indonesia yang tidak didasarkan atas pengetahuan yang kuat (halaman 2). Padahal riset-riset yang baik itu sebagai penopang kuat untuk pemangku kebijakan publik menggunakannya. Apalagi Indonesia termasuk negara dengan banyak peraturan mengenai agama. Banyak dari aturan tersebut menyangkut masalah kompleks, kontroversial, atau bahkan potensial menjadi sumbu konflik. Misalnya, masalah penodaan agama, pengaturan rumah ibadah, pendidikan agama, dan pencatatan administratif agama warga negara.

Polemik yang berkepanjangan antarlembaga serta egosentrisme lembaga kerap mewarnai tidak sehatnya interaksi di antara produsen pengetahuan dan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan memiliki kebutuhan-kebutuhan praktis, sedangkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait