Pembangunan Infrastruktur: Untuk Apa?

Edisi: 38/46 / Tanggal : 2017-11-19 / Halaman : 82 / Rubrik : KL / Penulis : A. Prasetyantoko, ,

Relevansi dan urgensi pembangunan infrastruktur tak perlu lagi dipertanyakan. Sudah sekian lama kita mendambakan pembangunan infrastruktur yang masif seperti sekarang. Namun, bagaimana kita menempatkan pembangunan infrastruktur dalam konteks strategi pembangunan, atau strategi industrialisasi, tampaknya masih perlu berbagai penataan.

Laporan Ease of Doing Business 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 190 negara yang disurvei, naik 19 peringkat dari periode sebelumnya. Dengan pencapaian yang progresif, Indonesia dikategorikan sebagai satu dari sepuluh negara paling giat melakukan pembenahan dalam 15 tahun terakhir. Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, peringkat kemudahan berbisnis telah membaik 39 peringkat. Pencapaian penting ini perlu dilanjutkan dan terkonsolidasi dengan kebijakan lain guna menopang kinerja perekonomian.

Infrastruktur sebagai backbone

Peringkat kemudahan berbisnis memang lebih menilai faktor kelembagaan yang banyak menyangkut aspek birokrasi. Namun perbaikan faktor kelembagaan tanpa perbaikan infrastruktur fisik tak akan berdampak signifikan. Apalagi pemeringkatan tersebut menggunakan metode survei atau mengandalkan persepsi para pelaku usaha, baik asing maupun domestik.

Dalam hal kebijakan ekonomi, pemerintah mengandalkan dua pilar program utama, yaitu paket kebijakan ekonomi yang berujung pada pembenahan kelembagaan (perundang-undangan) dan birokrasi serta kebijakan infrastruktur yang hasilnya bisa tampak dan segera dirasakan. Bisa jadi jawaban responden terhadap pertanyaan intangible (birokrasi) lebih banyak dipengaruhi faktor tangible (pembangunan fisik). Apa pun itu, tak bisa disangkal…

Keywords: -

---

Foto Terkait