Jual Beli Siupp?

Edisi: 41/19 / Tanggal : 1989-12-09 / Halaman : 27 / Rubrik : MD / Penulis :

MASIH ada yang samar-samar dalam penerbitan pers. Karena itu, Menteri Penerangan Harmoko menyibaknya sewaktu di depan Komisi I DPR, Selasa pekan silam. Misalnya, ia menjelaskan pemilikan saham, monopoli, pers pusat yang cenderung mencaplok usaha pers di daerah, hingga ikhwal go public.

Menurut Harmoko, berdirinya perusahaan pers itu telah diatur Undang-Undang Pokok Pers. Artinya, badan hukum yang dibolehkan adalah yang mengembangkan segi idiil yang berasaskan gotong-royong dan kebersamaan. "Badan hukum dalam pers tak boleh menyangkut bidang lain, seperti perusahaan tahu, atau perbankan," katanya. Pemilikan sahamnya, minimal 20% untuk karyawan. Yang 80% lagi boleh dibagikan kepada siapa saja, misalnya di-go public-kan.

Menpen bahkan menyebutkan tetap terbukanya kerja…

Keywords: -

---

Foto Terkait