SUHARDIMAN, DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

Edisi: 18/16 / Tanggal : 1986-06-28 / Halaman : 12 / Rubrik : NAS / Penulis :

SOAL jabatan presiden diramaikan lagi. Masalah di sekitar lembaga kepresidenan itu muncul ke permukaan setelah dilansir oleh Suhardiman. Ketua Bidang Politik Fraksi Karya Pembangunan di DPR ini memang mengusulkan agar sistem pergantian pimpinan nasional itu dibicarakan dalam Sidang Umum MPR 1988 mendatang. Sebab, "Kita memang belum memiliki pola yang baku ihwal regenerasi kepemimpinan nasional," katanya. Pembahasan sistem suksesi itu dinilainya sangat penting, supaya di saat pergantian pimpinan nasional itu terjadi tidak menimbulkan gejolak nasional.

"Kita 'kan harus menganut sistem administrasi negara yang modern," ujar Ketua Soksi ini. "Jadi, ya, perlu ada perencanaan yang jelas." Perencanaan yang jelas, katanya, hanya bisa dilakukan bila ada dasar keputusan politiknya. Dan, itu adalah Ketetapan MPR.

Keputusan politik yang mengatur regenerasi di lembaga kepresidenan itu, dalam pandangan doktor ilmu administrasi lulusan Universitas Tujuh Belas Agustus ini, justru akan melengkapi UUD 45. Pasal 7 UUD 45, katanya, "tidak mendorong adanya pembatasan periode masa jabatan presiden, dan…

Keywords: -

---

Foto Terkait