Gara-gara Sekolah Dianggap Penting

Edisi: 41/04 / Tanggal : 1974-12-14 / Halaman : 44 / Rubrik : PDK / Penulis :

INI cuma contoh: ada 5 anak (usia sekolah) mendaftar ke sebuah
Sekolah Lanjutan. Yang dua dari keluarga berada. Yang dua lagi
miskin (anak kondektur bis misalnya). Yang seorang lagi juga
sama miskin dengan anak kategori kedua tadi (sebut anak
pengantar koran). Dari hasil ujian saringan, ternyata dua-dua
anak si kaya sama pintarnya dibanding dua orang anak kondektur.
Tapi anak tukang antar koran bahkan ternyata memiliki nilai
tertinggi. Apabila jatah untuk sekolah tersebut cuma untuk tiga
siswa, anak mana yang bakal diterima? Jelas, anak pengantar
koran, sebab dia memiliki kebolehan tertinggi (tarohlah dia
dapat beasiswa). Yang dua lagi? Pastilah untuk anak si mampu.
Ini adalah masa di mana lowongan masuk ke sekolah mirip bahan
lelangan. Artinya siapa yang membayar banyak dialah yang
didahulukan. Maka, apakah sekolah hanya untuk anak orang kaya?

; Biaya memang soal utama pendidikan. Menteri P & K Mashuri tahun
1971 sudah mencoba meluruskan urusan duit pendidikan ini dengan
apa yang populer hingga sekarang sebagai SPP atau Sumbangan
Pembinaan Pendidikan. Dikeluarkan dengan nomor 099/1971 tanggal
13 Mei, SPP mencanangkan sikap baru dalam pemungutan biaya
pendidikan. Biarpun hiaya sekolah tinggi, tapi tidak berhenti
orang yang miskin akan terlantar. Teoritis? kesempatan haruslah
sama.

; Maka tersebutlah asas keadilan, keseimbangan, perataan dan
keterbukaan dalam pengelolaan sumbangan model baru ini.
Dikatakan adil, karena mereka yang berpenghasilan besar akan
membayar lebih banyak dari orangtua yang berpenghasilan kecil.
Mereka yang punya anak banyak membayar lebih ringan pula
daripada yang punya anak sedikit. Dan dengan SPP pendidikan
sekolah diharapkan akan bisa dinikmati lebih merata pada lapisan
masyarakat, di samping perkembangan kemajuan sesuatu daerah
turut pula menentukan tinggi rendahnya pembayaran sumbangan ini.
Juga SPP mengandung asas keterbukaan, karena pengelolaan
dilakukan secara terbuka, sehingga pada prinsipnya masyarakat
dapat ikut mengawasi. Dalam pada itu tujuan SPP adalah: pertama
menggalang partisipasi harmonis antara komponen penanggungjawab
pendidikan yakni orangtua, masyarakat dan pemerintah. Kedua,
melindungi orangtua murid dan mahasiswa dari pelbagai macam
pungutan yang tentu saja memberatkan. Ketiga, meratakan beban
biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan orangtua (atau Wali
murid dan mahasiswa serta perkembangan daerah. Keempat, dengan
SPP akan tercapai objek-tivitas dalam penerimaan murid dan
mahasiswa baru.

; Anaknya Diancam

; Namun begitu, SPP -- yang oleh sementara orang dikatakan
idealistis -- menimbulkan keributan dalam pelaksanaannya.
Dianggap, tujuannya tampak terlalu muluk, sehingga seolah tidak
berpijak ke bumi. Hampir tak ada yang menolak SPP tersebut
secara prinsipil. Tapi, bagaimana dapat mengontrol penghasilan
sese-orang? Dan apa yang disebut penghasilan: gaji resmi, atau
semua penghasilan riil -- yang mencerminkan kehidupan keseharian
seseorang" Pernah ada usaha menertibkan ini lewat sebuah panitia
lokal; entah bagaimana hasilnya.

; Di lain fihak, SPP tak pelak telah jadi semacam bumerang.Sebab
sekolah-sekolah pada nyaris bangkrut. Karena berkat penertiban
tadi, maka pemasukan uang yang tak lain digunakan untuk roda
sekolah itu juga, jadi jatuh mundur. Guru-guru yang selama ini
mendapat sokongan biaya dapur dari POM(G), kini hanya menerima
40% dari SPP. Ini disadari betul oleh pemerintah. Karena itu
dikeluarkan seruan bahwa pelaksanaan SPP adalah secara bertahap,
kecuali bila kondisi di satu daerah memungkinkan untuk
pelak-sanaan secara menyeluruh. Kemudian kepada sekolah atau
perguruan tinggi dianjurkan untuk membina, menggali atau
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan pendidikan
untuk ini telah pula diadakan sebuah Lokakarya tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. Jalan lain
yang juga dianjurkan adalah pertama, mencari donasi…

Keywords: -

---

Foto Terkait