Oke Logika, Tapi Tidak Etika

Edisi: 20/34 / Tanggal : 2005-07-17 / Halaman : 26 / Rubrik : NAS / Penulis : SETIYARDI; NAFI, MUHAMMAD; ULFAH, MARIA

INI soal logika sederhana. Untuk menghindari korupsi, seseorang harus berpenghasilan cukup. Untuk menolong orang banyak, diri sendiri harus tak terjepit. Itulah yang ada di benak anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau anggota DPR susah, bagaimana mungkin menolong rakyat?" kata Ahmad Syafrin Romas, Wakil Ketua BURT DPR.

Itulah sebabnya, pekan lalu, Ahmad Syafrin dan anggota BURT lainnya menuntaskan usul kenaikan gaji anggota DPR. Dalam kalkulasi BURT, penghasilan resmi anggota DPR sebesar Rp 19,8 juta per bulan sudah ketinggalan zaman. Tak tanggung-tanggung, dalam proposal BURT penghasilan resmi anggota DPR akan didongkrak menjadi sekitar Rp 38 juta per bulan. Itu berarti terjadi kenaikan hampir 100 persen.

Seperti diduga, anggota DPR umumnya mendukung rencana itu. Ketua DPR Agung Laksono menganggap usul itu masuk akal. Di mata Agung, kenaikan tunjangan "fasilitas" itu dapat digunakan untuk mengerek kinerja anggota Dewan. Maklum, hampir semua anggota Dewan memiliki kegiatan seabrek—mulai dari bertemu konstituen, membangun jaringan lobi, hingga aktivitas rutin di partai politik. "Kenaikan itu wajar, kok," ujar Agung Laksono.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kerap mengkampanyekan "budaya hidup sederhana", juga menyetujui usul BURT. Untung Wahono, Ketua Fraksi PKS di DPR, menyatakan kenaikan pendapatan DPR itu untuk memperbaiki kinerja anggota Dewan. Dalam pengamatan Untung, setiap anggota Dewan…

Keywords: -

---

Foto Terkait