Menunggu Jembatan Emas

Edisi: 06/35 / Tanggal : 2006-04-09 / Halaman : 34 / Rubrik : NAS / Penulis : Meuko, Nurlis E.

ANCAMAN itu akhirnya dilontarkan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senayan, Rabu dua pekan lalu. Sudah berkali-kali suara garang disemburkan Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser. Mungkin karena merasa selalu membentur angin, para tokoh asal kaki Bukit Barisan itu kemudian pergi ke gedung parlemen di Jakarta.

"Kami tidak akan ikut pemilihan kepala daerah nanti," kata Teungku Baihaqi Abdul Kadir, sesepuh warga Aceh Tengah. Suara Kadir, seperti yang diakuinya, mewakili lima kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Singkil, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Kalau pemerintah memberi lampu hijau, mereka akan membelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mendirikan provinsi baru: Aceh Leuser.

Gagasan itu tentu mengusik dalam pembahasan rancangan undang-undang pemerintahan Aceh Darussalam yang dilakukan oleh Panitia Khusus DPR RI. Selama ini pembahasan rancangan tersebut berlangsung agak liat. Tapi, pokok soalnya bukanlah pemekaran Provinsi Aceh seperti yang dituntut komite itu. Perhatian parlemen lebih banyak pada soal menata calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Aceh.

Setelah perdamaian pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka diteken di Helsinki, Agustus tahun lalu, GAM sepakat berjuang lewat jalur politik. Jalannya, selain lewat partai lokal untuk semua warga Aceh, organisasi ini juga berhak ikut pemilu lokal. Memang, niat ini sempat ditentang sejumlah kekuatan politik nasional yang bersikap kritis terhadap hasil perjanjian damai. Karena DPRD Aceh secara…

Keywords: -

---

Foto Terkait