Malapetaka Monopoli Moralitas

Edisi: 07/35 / Tanggal : 2006-04-16 / Halaman : 48 / Rubrik : KL / Penulis : Pabottingi,Mochtar

Freedom has a thousand charms to show
That slaves, howe'er contented, never know

-- William Cowper

TAJAM dan luasnya kontroversi sekitar Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) merupakan kumulasi dari empat konteks: sejarah politiko-kultural bangsa kita; irasionalitas politik, politik pasca-Soeharto, dan-seperti disinyalir oleh Wapres M. Jusuf Kalla baru-baru ini-tiadanya kompetensi atau ketercerahan intelektual pada banyak anggota DPR dalam menyusun undang-undang.

Dalam Social Legacies and Possible Future, Robert Hefner (2005) menegaskan kembali latennya pertentangan tajam "antara mereka yang berkukuh pada ideal-ideal Islam dan mereka yang gandrung pada sosialisme serta nasionalisme netral agama". Dia merujuk pada perbenturan politiko-kultural yang runcing, luas, dan dalam, melibatkan kalangan atas-bawah sejak tengah abad ke-18, kala VOC de facto sudah jadi majikan kerajaan-kerajaan boneka di Nusantara.

Sulit dibantah bahwa RUU APP kembali mengelebatkan dalam ingatan, "sosok sembilan wali" versus "sosok Syekh Siti Jenar"; ofensif ortodoksi Islam di Jawa versus Serat Gatoloco; resolusi para penggagas "tujuh kata Piagam Jakarta" versus solusi Muhammad Hatta; dan penolakan "mengubur Paijan" (Geertz, 1973) versus sinisme pantun abangan, "Mendung-mendung capgomeh/Kudung-kudung digowo lemek" (Geertz, 1960). Secara global, ikut berkelebat, debat berapi sejak tragedi 9/11 antara para pengusung "kebajikan Wahabi" versus "kebajikan liberal" di mana pun kedua kubu ini berhadapan.

Dari kubu para pendukung RUU APP terbetik semacam teriak gebah, "Kinilah waktunya!" Seperti terpantul di mata mereka kemilau "tujuh kata" yang terkenal itu. Sebaliknya, dari sisi kubu para penentangnya kembali meruak kecemasan dan rasa nyaris mual. Di depan mata mereka…

Keywords: -

---

Foto Terkait