RAMAI-RAMAI SEKOLAH GRATIS

Edisi: 16/35 / Tanggal : 2006-06-18 / Halaman : 80 / Rubrik : PDK / Penulis : Roza, Adek Media , Wibisono, S.G. , Djunaidy, Mahbub

SUDAH enam bulan ini Ade, orang tua siswa di SD Negeri 1 Pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tak pusing memikirkan kelanjutan sekolah anaknya. Beban membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 50 ribu, yang biasanya harus ditanggung pada awal bulan, kini sudah diambil alih oleh pemerintah.

Pemerintah pusat menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 19.500 sejak pertengahan tahun lalu, sedangkan mulai Januari 2006 pemerintah Jakarta mengadakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Rp 50 ribu. Kini Ade hanya menyiapkan buku pelajaran. Itu pun bisa dibeli di mana saja. "Sekolah cuma memberi tahu judul dan penerbit," katanya. Bahkan di beberapa sekolah, seperti SDN 3 Pagi Cawang, Jakarta Timur, setiap siswa yang tak mampu mendapat pinjaman buku. "Saya sama sekali tidak keluar duit," kata Hartini, orang tua siswa.

Dua belas tahun setelah wajib belajar dicanangkan, barulah pemerintah mampu menyediakan anggaran untuk membantu para siswa. Dari dana BOS dan BOP, pengelola SD dan SMP negeri di Jakarta bisa menutup pengeluaran rutin dan kegiatan ekstrakulikuler. Sayang, penyaluran bantuan ini tak berjalan mulus.

Problem ini kini dialami Nursyamsiah, Kepala SD Negeri 1 Pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan--sekolah yang masih satu kota dengan pemerintah pusat. Dana BOS dan BOP ternyata baru mengucur tiga bulan pada Maret 2006--tiga bulan setelah Dinas Pendidikan Dasar Jakarta melarang segala bentuk pungutan di sekolah karena mereka sudah mendapat bantuan. Sementara itu pengeluaran rutin sekolah terus berjalan. "Kami sudah telanjur kontrak dengan pemasok komputer, dan harus membayar cicilan," katanya.

Nursyamsiah terpaksa memutar akal untuk menutup pengeluaran. Pendingin…

Keywords: -

Rp. 15.000