Hukum Baru Buat Nanggroe

Edisi: 43/34 / Tanggal : 2005-12-25 / Halaman : 40 / Rubrik : NAS / Penulis : Patria, Nezar , Purnama, Deffan ,

Undang-Undang Pemerintahan Aceh sedang digarap di Departemen Dalam Negeri. Isu pembagian wilayah salah waktu.

DIRAMPUNGKAN dalam waktu cepat dan tanpa ribut-ribut di Banda Aceh, Rancangan Undang-Undang Nanggroe Aceh itu malah memicu heboh di tempat lain. Hampir semua pihak di ibu kota provinsi paling barat Republik ini mendukung, tapi sebelas kabupaten di wilayah Timur malah menuntut pembentukan provinsi baru bagi wilayah mereka. Padahal, "Ini undang-undang bagi perdamaian," ujar Teuku Kamaruzzaman, wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang duduk di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Jumat pekan lalu, di Jakarta.

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sudah selesai disusun oleh DPRD Nanggroe Aceh Darussalam itu memang dibuat sebagai bagian dari kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki, Agustus lalu. Digabung dari berbagai usulan draf, antara lain Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar-Raniry, Universitas Malikul Saleh, elemen masyarakat sipil Aceh, plus Pemerintah Daerah Aceh, rancangan bersama itu kini…

Keywords: -

---

Foto Terkait