Go Cap Yang Bikin Heboh

Edisi: 42/34 / Tanggal : 2005-12-18 / Halaman : 40 / Rubrik : NAS / Penulis : Agustina, Widiarsi , Kurniawan, Yophiandi , Rahardjo, Jojo

RUANG rapat DPR Senin pekan lalu terasa lebih gerah. Empat mesin pendingin yang terpasang di ruang rapat Komisi VII DPR itu seperti tak kuasa menyejukkan suasana perdebatan yang cukup panas antar-anggota komisi yang membidangi energi dan mineral itu.

Suasana menjadi riuh karena Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma"ruf absen dalam rapat kerja itu. Padahal, rencananya, para wakil rakyat itu akan meminta penjelasan Ma"ruf perihal surat edaran yang dibuat Pak Menteri yang telah bikin heboh.

Isi surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah itu intinya menetapkan pungutan Rp 50 untuk setiap satu liter minyak tanah yang dijual pemerintah kepada masyarakat. Pungutan tersebut dimaksudkan untuk mengongkosi pengawasan distribusi minyak.

Absennya Ma"ruf dalam rapat kerja pada awal pekan itu dianggap oleh peserta sebagai sebuah kesengajaan untuk menghindar. Namun, tudingan itu ditangkis oleh Tarwanto, Kapuspen Departemen Dalam Negeri. Menurut dia, Menteri masih menunggu rapat koordinasi antara Komisi II sebagai mitra Depdagri dan Komisi VII. "Sesuai tata tertib, kedua komisi itu harus berkoordinasi menyangkut rapat gabungan," kata Tarwanto kepada Eko Nopiansyah dari Tempo.

Apa boleh buat, rapat dengan Menteri Dalam Negeri terpaksa ditunda. Akibatnya, upaya parlemen mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab di balik surat edaran tertanggal 3 Oktober 2005 itu ikut tertunda sampai Januari 2006. Maklum, DPR segera reses.

Kontroversi pungutan go cap alias Rp 50 tersebut sudah merebak sejak akhir bulan lalu. Saat itu Komisi VII tengah menggelar rapat…

Keywords: -

---

Foto Terkait