Syariat Islam Di Jalur Lambat

Edisi: 11/35 / Tanggal : 2006-05-14 / Halaman : 26 / Rubrik : NAS / Penulis : Rulianto, Agung , Purwanto, Irmawati

ALANGKAH terkejutnya Muhammad Muchsin. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini baru mendengar kabar bahwa di Desa Padang, Gantarang, salah satu desa di wilayahnya, memberlakukan hukuman cambuk. Peraturan desa itu digagas sendiri oleh kepala desa, disokong Badan Pemasyarakatan Desa, dan beberapa tokoh masyarakat. "Saya sangat menyayangkan masalah ini justru saya ketahui dari orang lain (bukan dari aparat Desa Padang)," kata Muchsin.

Baru disahkan pada awal tahun ini, aturan tersebut sudah memakan tiga korban. Nasir dicambuk karena memukul bocah. Hukuman serupa menimpa Arifin, karena ia menganiaya orang lain. Korban lain, Suharman, dicambuk pada Maret lalu gara-gara mengirim surat ke seorang wanita yang membuat suaminya tersinggung.

Bupati Bulukumba, A. Sukri Sappewali, telah memanggil Kepala Desa Padang, Rukman A. Jabbar, untuk menjelaskannya, Senin dua pekan lalu. Menurut Kepala Desa, peraturan itu dibuat sebagai penjabaran dari empat peraturan daerah yang bersumber pada syariat Islam di Bulukumba. Memang, Bulukumba mempunyai peraturan yang bernapaskan Islam sejak tiga tahun lalu. Keempatnya mengatur zakat, pakaian bagi muslimah, pandai membaca Al-Quran bagi siswa dan calon pengantin, serta larangan penjualan minuman beralkohol. Tapi tidak satu pun yang mengatur hukuman cambuk. Ide kreatif hukuman cambuk di Desa Padang membuat Bupati membentuk tim khusus untuk meneliti pelaksanaannya.

Aturan-aturan lokal yang mengacu pada syariat Islam memang sedang populer di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Setidaknya sudah enam dari 24 kabupaten d Sulawesi Selatan yang mengadopsinya, yakni Enrekang, Gowa, Takalar, Maros, Sinjai, dan Bulukumba. Pilihan mereka cukup beralasan. Jajak pendapat yang dilakukan pemerintah…

Keywords: -

---

Foto Terkait