Rahasia Versus Keterbukaan

Edisi: 10/35 / Tanggal : 2006-05-07 / Halaman : 34 / Rubrik : NAS / Penulis : Dhyatmika, Wahyu , Febiana, Fanny ,

SUASANA sibuk meruap di ruang rapat staf ahli Menteri Pertahanan, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat dua pekan silam. Sejumlah staf ahli menteri berembuk serius bersama pejabat Biro Hukum Departemen Pertahanan dan staf Lembaga Sandi Negara. Dipimpin Mayjen Prasetyo, staf ahli Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, rapat hari itu pasang target tinggi: merampungkan naskah final Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

"Semua masukan dari lembaga swadaya masyarakat, pakar, dan akademisi dikaji hari itu," kata Brigjen Fachruddien, Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan, yang juga hadir pada Jumat yang melelahkan itu. Peserta rapat adalah anggota Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara, sebuah panitia ad hoc yang dibentuk Menteri Juwono untuk merampungkan naskah final peraturan itu sebelum diserahkan ke parlemen. Anggotanya belasan, terdiri dari pejabat lintas desk di Departemen Pertahanan dan Lembaga Sandi Negara. Sebagian besar perwira militer aktif.

Hasil rembukan mereka hari itu adalah sebuah naskah rancangan aturan setebal 25 halaman. Isinya terdiri dari bagian utama dengan sembilan bab dan 46 pasal, plus bagian penjelasan. Fachruddien pun lega luar biasa. Salah satu tanggung jawab Departemen Pertahanan sejak empat tahun lalu--merumuskan beleid Rahasia Negara--akhirnya kelar. "Semakin cepat ini disahkan, semakin baik," katanya sambil tertawa.

Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sebenarnya sudah lama direncanakan pemerintah. Bahkan sejak era Soeharto, pemerintah sudah menyiapkan embrio aturan untuk melindungi rahasia negara. Namun, justru di era…

Keywords: -

---

Foto Terkait