Gara-gara Tuan Hattori

Edisi: 41/34 / Tanggal : 2005-12-11 / Halaman : 40 / Rubrik : NAS / Penulis : Harymurti, Bambang , ,

GARA-gara kelakuan Tsunenori Hattori, sebuah undang-undang yang merepotkan birokrat Jepang lahir. Wakil menteri di bidang administrasi pada departemen perhubungan ini ketahuan telah menerima suap senilai 2,17 juta yen dari seorang pengusaha pada 1996 dan membuat heboh seluruh negeri. Masalahnya, sebelum skandal ini terungkap, masyarakat Jepang umumnya mengira korupsi hanya dilakukan oleh politisi, sedangkan kalangan birokrat dianggap bersih. Ternyata seorang birokrat senior bernama Hattori membuktikan pandangan itu keliru.

Pejabat senior yang bekas Presiden Bandar Udara Internasional Kansai ini mungkin menyangka perbuatannya tak akan pernah terbongkar. Perkara sogok ini memang bukan terkuak karena audit keuangan, melainkan buntut dari penyidikan kejaksaan Jepang terhadap Jun’ichi Izui, seorang makelar minyak yang diduga menggelapkan pajak. Ketika diperiksa, pengusaha Osaka ini malah mengaku memberikan suap kepada banyak politisi dan pejabat pemerintah, termasuk Tsunenori Hattori, yang sedang menduduki jabatan puncak di jenjang birokrasi.

”Akibat skandal itu, pemerintah langsung membuat peraturan khusus mengenai pegawai negeri pada 1997,” kata Tsutomu Inoue, Kepala Bidang Perencanaan Sekretariat Dewan Etika Pegawai Negeri Jepang. ”Tetapi ternyata masih banyak juga terjadi pelanggaran sehingga pada 1999 parlemen membuat Undang-Undang Etika Pegawai Negeri,” kata pria berusia 40-an tahun itu kepada Tempo di kantornya di Tokyo.

Undang-undang yang didukung semua partai itu dinyatakan berlaku mulai April 2000 untuk memberi kesempatan persiapan perangkat pendukungnya, termasuk pembentukan Dewan Etika Pegawai Negeri yang beranggotakan lima orang termasuk seorang ketua. Kabinet yang mengajukan nama calon anggota Dewan Etika yang kemudian disetujui parlemen, yaitu seorang…

Keywords: -

---

Foto Terkait