Tertunda Mengatur Bencana

Edisi: 39/34 / Tanggal : 2005-11-27 / Halaman : 40 / Rubrik : NAS / Penulis : Sinaga, Deddy , ,

ORANG bilang tanah kita tanah surga—benarkah seperti didendangkan Koes Plus pada akhir 1970-an itu? Apakah kini tak lebih pas bila justru disebut ”tanah bencana”? Kenanglah gempa bumi di Nabire, banjir dan longsor di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tsunami yang meluluh-lantakkan wilayah Aceh dan sebagian Sumatera Utara—yang menewaskan ratusan ribu manusia itu.

Mata dunia pun tertuju pada Indonesia, dan kali ini bukan karena kemolekan alamnya. Uluran tangan berupa bantuan mengalir dari segala penjuru, disong-song oleh manajemen penanganan bencana yang gagap dan kikuk.

Sebulan setelah tsunami Aceh, masih tampak ratusan truk pengangkut bantuan terjebak di Bandara Halim Perdanakusuma, juga di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Bahkan delapan bulan sesudahnya, 703 kontainer bantuan dari negara asing masih tertahan di Pelabuhan Belawan, Medan.

Terhambatnya bantuan itu pun tiada lain dari kurang lengkapnya surat rekomendasi dari Menteri Perdagangan. Artinya, bantuan yang sangat diperlukan masyarakat yang sedang tertimpa musibah itu baru bisa disalurkan jika turun surat rekomendasi impor dari sang menteri—bukan main.

Berbagai persoalan yang muncul di Aceh itu akhirnya mengilhami sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan kalangan intelektual untuk mengusulkan sebuah rancangan undang-undang. Menurut Hening Purwati Parlan…

Keywords: -

---

Foto Terkait