Beleid Alot Pasca-helsinki

Edisi: 36/34 / Tanggal : 2005-11-06 / Halaman : 25 / Rubrik : NAS / Penulis : Parera, Philipus ,

RIBUAN orang menyesaki Gedung Dayan Dawood, Kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Selasa dua pekan lalu. Mereka datang dari berbagai kalangan karena sesuatu yang penting tengah mereka rembukkan: Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pembahasan undang-undang itu dibungkus dalam seminar bertajuk "Kita Songsong Masa Depan Rakyat Aceh yang Sejahtera, Adil, dan Bermartabat".

Di antara hadirin, tampaklah Pelaksana Tugas Gubernur NAD Azwar Abubakar, Ketua Forum Bersama anggota DPRD dan DPD asal Aceh, Farhan Hamid, dan Nur Djuli, petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ikut menjadi juru runding GAM di Helsinki, Finlandia. "Seminar ini untuk menjaring pendapat masyarakat," ujar Azwar. Di ujung acara, rembukan berhasil merumuskan draf RUU yang merupakan usul Pemda. Draf itu sejatinya merupakan kompilasi dari draf akademik tiga universitas: Unsyiah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Universitas Malikussaleh. Rumusan inilah cikal-bakal yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Gairah masyarakat Aceh untuk merumuskan draf RUU tersebut tak lepas dari tuntutan yang tercantum dalam nota kesepahaman (MOU) Helsinki. Di sana disebutkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus sudah berlaku pada April 2006. Itu berarti paling lambat akhir Maret RUU harus sudah diundangkan. Apa yang terjadi di Gedung Dayan Dawood hari itu hanyalah puncak dari perjalanan draf sebelumnya. Sebab, begitu kesepakatan Helsinki diteken pada 15 Agustus lalu, Pemda bersama ketiga perguruan tinggi serentak bekerja.

Selain Pemda Aceh, pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri juga menyusun draf sejenis. Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen…

Keywords: -

---

Foto Terkait