Mekar Tapi Tak Wangi

Edisi: 50/34 / Tanggal : 2006-02-12 / Halaman : 34 / Rubrik : NAS / Penulis : Parera, Philipus , Rahmarini, Dewi,

AKIL Mochtar tampak gusar di ruang pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis siang pekan lalu. "Ah, tidak benar itu," demikian berkali-kali dia berujar. Saat itu di layar televisi Sanyo di dekat pintu masuk, kasus yang menghantam Akil sedang ditayangkan sebuah televisi swasta. Bukan perkara enteng: anggota DPR dari Partai Golkar itu dituding terlibat dalam penyalahgunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berkali-kali wawancara Tempo dengannya dihentikan karena Akil ingin menyimak laporan televisi tersebut.

Bola panas kasus ini ditendang oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa dua pekan lalu.

Ketiga LSM itu mencurigai Akil menerima uang Rp 680 juta dari kas APBD Sintang pada 2003 lalu, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Uang itu adalah dana penunjang otonomi daerah untuk pemekaran Kabupaten Sintang menjadi dua: Sintang dan Melawi.

Investigasi tiga LSM tersebut menemukan kecocokan antara informasi pertama yang mereka terima dari masyarakat dan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II 2004. "Akhirnya kita percaya. Apalagi ada surat dari Bupati Sintang yang menyatakan itu sudah terjadi," ujar Wakil Koordinator ICW, Lucky Djani.

Yang dimaksud…

Keywords: -

---

Foto Terkait