Kisruh Majelis Rakyat Di Papua

Edisi: 34/34 / Tanggal : 2005-10-23 / Halaman : 38 / Rubrik : NAS / Penulis : Parera, Philipus , Levi, Cunding ,

Sudah bekerja keras, hasilnya sia-sia. Perasaan itu mengendap dalam pikiran Ketua Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua, Tony Rahail. Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dilakukan susah payah pada 8 Oktober lalu, hasilnya ditentang beberapa kelompok masyarakat, termasuk Dewan Adat Papua. Keruwetan bertambah setelah lembaga-lembaga keagamaan menyatakan tidak akan mengirim wakilnya di majelis itu.

PENOLAKAN lembaga keagamaan tak bisa diremehkan. Peraturan Daerah Pro-vinsi (Perdasi) Papua No. 4 Tahun 2005 menyebut, MRP harus diisi wakil masyarakat adat, wanita, dan wakil dari lembaga keagamaan. Tiap ”golongan” itu mendapat jatah 14 orang. Artinya, MRP tidak bisa dilantik alias batal jika mereka tidak mengirim wakilnya.

Persoalan bertambah pelik karena pekan depan persiapan pemilihan Gubernur Papua yang baru harus dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, calon Gubernur Papua harus mendapat persetujuan MRP. Demikian juga pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Kalau MRP belum dilantik, bagaimana kedua hal itu dilakukan? ”Saya sudah menyerahkan persoalan ini kepada Panitia Khusus MRP di DPRD Papua,” ujar Tony.

Pemilihan anggota MRP telah digelar secara serempak di 14 wilayah pemilihan dari Sorong hingga Nabire. Di antaranya di daerah pemilihan IX—meliputi Kabupaten Jayapura dan Sarmi—yang digelar di kantor Bupati Jayapura di daerah Gunung Merah, Sentani.

Tiga bangunan beratap tenda plastik berbentuk obe-obe (rumah…

Keywords: -

---

Foto Terkait