Pertempuran Baru Tanpa Bedil

Edisi: 46/34 / Tanggal : 2006-01-15 / Halaman : 28 / Rubrik : NAS / Penulis : Patria, Nezar , Sunariah, Warsidi, Adi

SETELAH menyingkirkan bedilnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
tampaknya makin siap bertarung secara politik. Bekas juru
runding gerakan itu, Teuku Kamaruzzaman, bertemu Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin di Jakarta, Jumat pekan
lalu. Dalam kesempatan itu, Kamaruzzaman menyodorkan satu
dokumen penting dan dijilid rapi kepada Menteri Hamid.

"Itu draf hasil diskusi kami di GAM," ujarnya. Langkahnya tampak
ringan keluar dari kamar kerja Menteri Hamid di bilangan
Kuningan, Jakarta. Draf Rancangan UndangUndang Pemerintahan Aceh
baru saja ia berikan kepada Menteri Hamid. Draf serupa dari DPRD
Nanggroe Aceh Darussalam, yang sudah masuk ke meja Menteri Dalam
Negeri, tampaknya tak memuaskan GAM.

Dibandingkan dengan versi DPRD, kata Kamaruzzaman, draf itu
serupa tapi tak sama. "Draf DPRD boleh dibilang baru 70 persen
oke," ujarnya. Maksudnya, belum semua tuntutan gerakan itu
tertampung dalam draf versi anggota Dewan. Tapi, dalam
perumusannya, kata bekas juru runding GAM itu, Panitia Khusus di
DPRD Aceh sudah mendengar usul GAM dan juga beragam kelompok
masyarakat. Draf versi GAM memang tak pernah diberikan kepada
DPRD. Mereka langsung menyodorkannya kepada pemerintah pusat.

Meski tak banyak, di atas kertas, perbedaan tetap ada. Rancangan
GAM, misalnya, tak memasukkan mahkamah syariah. "Kami konsisten
dengan MOU bahwa Aceh mengakui sistem peradilan nasional," ujar
Kamaruzzaman. Lalu, mereka juga memberi prioritas soal penegakan
hak asasi manusia. Dalam draf GAM, perkara ini diatur dalam…

Keywords: -

---

Foto Terkait