Sengkarut Mat Calo Di Senayan

Edisi: 30/34 / Tanggal : 2005-09-25 / Halaman : 26 / Rubrik : NAS / Penulis : Agustina, Widiarsi , Kurniawan, Yophiandi , Damayanti, Rengga

PERISTIWA di ruang sidang Badan Kehormatan DPR di Gedung Nusantara II, Rabu pekan lalu, agaknya telah jadi tontonan menarik. Delapan anggota badan itu duduk meriung dengan ekspresi serius. Di tengah mereka, anggota DPR Ali Yahya (Golkar, Banten I) duduk gelisah. Kedua tangannya tak berhenti bergerak: kadang memegang dahi, kadang bergerak ke sudut mata--seperti menyeka air matanya agar tak jatuh.

Ali Yahya gusar betul. Hari itu ia disidang Badan Kehormatan, setelah inisial "AY" yang merujuk pada dirinya disebut dalam dokumen calo anggaran yang dilansir Mohammad Darus Agap, anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dalam sidang paripurna parlemen, 29 Agustus lalu.

Dokumen itu memang menyulut hawa panas. Dalam file itu disebutkan ada anggaran Rp 609 miliar--dari Departemen Pekerjaan Umum yang digunakan untuk 174 kabupaten/kota yang terkena bencana--yang liar karena tak pernah dibahas di Komisi V. Komisi ini adalah mitra kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam dokumen itu juga disebutkan belasan inisial nama anggota DPR yang dituduh menjadi makelar anggaran dana bantuan pascabencana alam. Selain anggota DPR, juga ada instansi Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Inisial AY sendiri menghiasi kolom koordinator untuk daerah Banten--daerah pemilihan Ali Yahya.

Sebutan menjadi calo anggaran jelas menohok Ali. "Saya jelaskan kepada Badan Kehormatan bahwa saya ini bukan calo," katanya. Ia memang mengakui mengusulkan anggaran pascabencana di beberapa daerah di Banten. "Itu daerah pemilihan saya. Saya tidak minta fee," ujarnya.

Sejak Darus melansir soal calo anggaran itu, Badan Kehormatan DPR memang ditugasi mengusut skandal ini. Sejumlah anggota DPR yang disebut namanya segera dipanggil. Selain Ali Yahya, juga disidang Amin Said Husni, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Dari keduanya, kata Ketua Badan Kehormatan, Slamet Effendy Yusuf, juga digali informasi tentang keberadaan tim kecil yang dibentuk Panitia Anggaran untuk membahas dana bencana itu.

Tim kecil? Kelompok ini memang banyak dipertanyakan. Dikomandani Bursah Zarnubi (Partai Bintang Reformasi), Ali Yahya (Golkar), dan Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera), keberadaan tim ini dinilai mengada-ada. Selain jumlahnya besar--53 dari 89 orang anggota panitia anggaran ikut dalam tim ini--tugasnya pun dipertanyakan. Soalnya, kerja tim mengambil alih tugas Komisi V DPR yang bermitra dengan Departemen Pekerjaan Umum dalam membahas soal mata anggaran bencana.

Mata…

Keywords: -

---

Foto Terkait