Melanjutkan Dakwah Anti-tbc

Edisi: 29/34 / Tanggal : 2005-09-18 / Halaman : 103 / Rubrik : AG / Penulis : Abidien, Zed , ,

PERSATUAN Islam (Persis) menggelar Muktamar XIII pekan lalu di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sebagai organisasi sosial keagamaan, lazimnya tentu ia mengurus masalah-masalah agama. Itulah sebabnya, ketika seorang muktamirin Ahad pekan lalu berulang kali berdiri mengusulkan agar Kecamatan Pulau Sepekan (Sumenep, Madura) direkomendasikan menjadi kabupaten, mayoritas peserta muktamar menolak. ”Selama ini kami tidak pernah mendapat perhatian dari Kabupaten Sumenep,” kata si pengusul dengan logat Madura yang kental.

Hingga sidang Komisi Bayan (rekomendasi) berakhir, usul itu tidak tercantum dalam sejumlah rekomendasi muktamar. ”Pemekaran wilayah itu masalah politik praktis, sulit dirumuskan dalam forum ini,” kata Abdurrahman, Ketua Komisi Bayan.

Memang, banyak muktamirin yang berharap muktamar ini menyumbangkan pikiran sebagai upaya menyelesaikan berbagai masalah sosial dan keagamaan yang tengah dihadapi umat Islam Indonesia. Namun, muktamar kali ini lebih banyak memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan model dakwah yang selama ini memang menjadi garapan Persis sejak didirikan pada 1923.

Salah satu rekomendasi yang mendapat sambutan hangat ialah dukungan kepada Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme agama—hal ini sempat ramai diperdebatkan belakangan ini. Muktamar menganggap aliran-aliran itu merupakan ancaman bagi dakwah Persis karena bisa melunturkan akidah. ”Aliran-aliran itu merupakan kemungkaran yang dahsyat,” kata Shiddiq Amien, Ketua Umum Persis, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Persis di Kecamatan…

Keywords: -

---

Foto Terkait