Mencari Peran Publik di Aceh

Edisi: 17/34 / Tanggal : 2005-06-26 / Halaman : 74 / Rubrik : DMS / Penulis : Prajasto, Anton , ,

KEHADIRAN masyarakat sipil yang kuat sangat penting, apalagi di negara yang baru bebas dari otoritarianisme. Ini bukan tanpa alasan. Sejumlah rencana kerja strategis, baik di tataran negara maupun masyarakat, paling sedikit memperhitungkan kekuatan masyarakat sipil. Lihat saja cetak biru Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas mengenai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami.

Survei Demos mengenai proses demokratisasi pasca-Soeharto menggarisbawahi hal itu (Demos, 2002-2004). Sebagian besar informan penelitian, baik yang berasal dari kalangan organisasi nonpemerintah (ornop), organisasi massa, partai, profesional, maupun jurnalis, mengakui akan kehadiran institusi demokrasi yang mendukung eksisnya masyarakat sipil.

Kita juga bisa melihat menjamurnya berbagai organisasi nonpemerintah yang dibentuk oleh aktor prodemokrasi maupun aktor dominan masa lalu hanyalah satu ukuran. Dalam berekspresi, telah ada berbagai regulasi yang melindungi kebebasan pers. Demonstrasi marak terjadi. Berbagai aturan yang membatasi partisipasi masyarakat telah dicabut. Berbagai usaha meningkatkan persamaan gender dalam kehidupan publik seperti kuota 30 persen bagi perempuan dalam legislatif telah diakui, setidaknya secara legal formal.

Namun, kenyataan tersebut tidak berlaku pada masyarakat sipil Aceh. Di Aceh, seperti juga di Papua, demokrasi…

Keywords: -

---

Foto Terkait