'judicial Review', Tanpa Partai Keadilan Sejahtera

Edisi: 06/32 / Tanggal : 2003-04-13 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Prasetya, Adi, ,

UMAR Tuasikal, dengan mobilnya, tengah "merayapi" jalanan macet Kota Bogor ketika getar telepon genggam mengejutkannya. Di se-berang sambungan selulernya ada suara Hidayat Nurwahid, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Jika presiden partai menghubungi Umar, pengacara gabungan partai-partai Islam, tentu ada hal penting. Benar saja. Hari itu, Senin sore dua pekan lalu, Partai Keadilan Sejahtera—dulu bernama Partai Keadilan—batal mengajukan hak uji terhadap Undang-Undang Pemilu. Semula PKS bersama lima partai Islam lainnya bersiap menggugat aturan main Pemilu 2004 itu.

"Kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan (gugatan) itu karena ini sudah keputusan pleno partai," begitu ujar Hidayat Nurwahid, seperti ditirukan Umar. Meski mengaku tidak menyangka PKS akan membatalkan niat, Umar Tuasikal menilai langkah Partai Keadilan Sejahtera sebagai hal yang harus dihormati.

Bukan hanya Umar dan 14 pengacara di timnya yang tidak mengira PKS akan mundur. Para pemimpin partai Islam juga mengaku kaget. Ketua Umum Partai Kebangkitan Umat, Asnawi Latief, misalnya, mengaku baru tahu dari TEMPO tentang pengunduran diri PKS dari koalisi enam partai Islam itu. Asnawi menunjuk kopi dokumen perkara yang masih mencantumkan tanda tangan Nurwahid itu.

Selain mengejutkan, pengunduran diri PKS dari koalisi "menggugat" UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu membuat tim pengacara partai-partai Islam itu bekerja ekstrakeras. Maklum, materi hak uji sudah siap saji untuk dibawa ke Mahkamah Agung. "Kami harus memperbarui dokumen. Tapi itu persoalan teknis saja, tidak terlalu prinsip," kata Umar.

Permohonan hak uji materi itu akhirnya bisa masuk ke Mahkamah Agung pada 27 Maret lalu. Dan ini memang langkah strategis bagi lima partai Islam…

Keywords: -

---

Foto Terkait