Menguras Apbd Untuk Terdakwa Korupsi

Edisi: 05/34 / Tanggal : 2005-04-03 / Halaman : 100 / Rubrik : HK / Penulis : Suud, Yuswardi A. , Warsidi, Adi ,

PENDINGIN udara ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agaknya tak mampu menyejukkan suasana rapat yang telanjur memanas.

Di ruangan itu, Rabu dua pekan lalu, Panitia Anggaran DPRD Aceh bersitegang dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Aceh, Hamid Zen, ketika mereka membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2005.

Mulanya Mukhlis Mukhtar, salah seorang anggota Panitia Anggaran DPRD, tertegun saat mencermati perbandingan angka-angka dalam berkas anggaran tahun 2005 dengan tahun sebelumnya. Dia merasa melihat ada yang tak beres. Sejurus kemudian, bekas Ketua Asosiasi Advokat Indonesia cabang Banda Aceh itu angkat bicara, "Ini penyelewengan anggaran."

Mukhlis menemukan penurunan drastis jumlah anggaran yang diajukan biro hukum untuk tahun ini. Tahun lalu, anggaran yang diajukan Rp 10,8 miliar untuk pos itu. Pada 2005, menciut menjadi Rp 4 miliar. "Selisih sangat jauh itu menimbulkan pertanyaan," tutur Mukhlis.

Jawaban Hamid Zen membuat Mukhlis tak habis mengerti. Menurut Hamid, pembengkakan dalam anggaran tahun sebelumnya terjadi karena ada dana yang dialokasikan guna membiayai proses hukum gubernur non-aktif, Abdullah Puteh, yang didakwa melakukan korupsi atas pengadaan helikopter MI-2. Masih menurut Hamid, dari Rp 5,7 miliar yang dialokasikan, Rp 4,8 miliar telah dicairkan. Sebagian uang itu dipakai Puteh. Hamid tak menyebut secara pasti jumlah uang yang dipakai Puteh. "Itu untuk membayar pengacara dan akomodasi para saksi yang dipanggil ke Jakarta," kata Hamid.

Dana tadi dikucurkan sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Puteh sebagai tersangka…

Keywords: -

---

Foto Terkait