Peninjauan Kembali Perkara Akbar

Edisi: 52/32 / Tanggal : 2004-02-29 / Halaman : 51 / Rubrik : KL / Penulis : Sujata, Antonius ,

Antonius Sujata *)
*) Ketua Komisi Ombudsman Nasional

KINI banyak pihak berusaha mendorong agar jaksa mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK), atas putusan kasasi Akbar Tandjung. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kemungkinan ini memang sudah tertutup, tapi prakteknya pernah terjadi dalam kasus Muchtar Pakpahan. Saat itu Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan oleh kejaksaan.

Salah satu landasan yang digunakan kejaksaan untuk memohon peninjauan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 21. Di situ dinyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana, oleh pihak yang berkepentingan. Di mata kejaksaan, jaksa penuntut umum merupakan salah satu pihak yang berkepentingan.

Dengan lahirnya KUHAP pada 1981,…

Keywords: -

---

Foto Terkait