Omnibus Law Rasa Corona

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-04-11 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

AZIS Syamsuddin langsung tancap gas begitu dipersilakan memimpin rapat Badan Musyawarah yang dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dari balik layar monitor pada Rabu, 1 April lalu. Wakil Ketua DPR itu meminta para pemimpin fraksi menyampaikan sikap tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Azis mempersilakan pemimpin fraksi memilih pembahasan dilakukan di panitia khusus atau Badan Legislasi DPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ditunjuk Azis sebagai yang pertama menyampaikan sikap. Setelah oleh PPP, penyampaian sikap oleh fraksi dilakukan secara bergilir sesuai dengan perolehan kursi DPR, dari yang paling kecil hingga yang paling banyak, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Agar terjadi kesepakatan bersama untuk pembahasan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menceritakan isi pertemuan, Kamis, 9 April lalu. Rapat itu merupakan pertemuan perdana pimpinan DPR membahas omnibus law Cipta Kerja. Diserahkan pemerintah pada 12 Februari lalu, rancangan undang-undang itu tak kunjung dibahas karena Puan Maharani enggan menggelar rapat pimpinan. Puan meminta pemerintah dan DPR mengkaji dan mensosialisasi lebih dulu rancangan omnibus law agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Presiden Joko Widodo menargetkan rancangan itu bisa disahkan dalam waktu seratus hari. Tiga peserta rapat bercerita, pengambilan keputusan…

Keywords: Lembaga Pemasyarakatan, Revisi KUHP | KUHAP, Omnibus Law, 

---

Foto Terkait