Peti Uang Baru Kelompok Buruh

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-06-13 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

TIGA dekade menjadi aparat sipil negara, Mimih Kelana belum pernah merasakan manfaat tabungan perumahan yang dikelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Suatu ketika, guru sekolah dasar di Jakarta Selatan ini sempat ingin memanfaatkan duit yang dipotong dari gajinya saban bulan itu untuk membeli rumah di Garut, Jawa Barat, tanah kelahirannya. Namun rencana ini batal. “Ditolak sama bank karena dananya kekecilan. Padahal katanya bisa buat bantu beli rumah pertama,” kata Mimih kepada Tempo, Jumat, 12 Juni lalu. Tak mengetahui persis berapa jumlahnya, Mimih masih perlu menunggu sepuluh bulan lagi—masa pensiunnya—untuk benar-benar merasakan manfaat duit yang dikumpulkannya itu. Perempuan 59 tahun ini juga belum tahu bahwa pencairan dana tabungan perumahan pegawai negeri yang dulu dikelola Bapertarum-PNS telah dialihkelolakan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).   BP Tapera sebenarnya sudah dibentuk pada akhir 2018. Pembentukannya bertujuan memenuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang mengamanatkan pelaksanaan Tapera paling lama dua tahun setelah beleid itu diundangkan. Pada akhir Maret 2019, pemerintah juga telah mengisi struktur organisasi lembaga baru ini. Namun sejak itu pula BP Tapera praktis belum dapat memulai pelayanan. Sebab, pemerintah tak kunjung menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Tapera. Walhasil, penyaluran dana tabungan perumahan milik PNS yang pensiun sempat terhambat tahun lalu. Baru…

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, Perumahan, Tabungan Perumahan Rakyat | Tapera, 

---

Foto Terkait