Pemerintah Dan Dpr Bahas Lagi Ruu Bermasalah

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-06-27 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melanjutkan kembali pembahasan dua rancangan undang-undang bermasalah, yaitu RUU Pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil, mengatakan Dewan akan meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat persetujuan pembahasan. “Pembahasan baru akan dimulai setelah surat dari Presiden keluar,” kata Nasir pada Selasa, 23 Juni lalu.
Pembahasan dua rancangan tersebut disepakati oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Komisi Hukum DPR dalam rapat pada Senin, 22 Juni lalu. Dua draf tersebut sempat dibahas oleh Dewan periode 2014-2019. Namun muncul penolakan besar-besaran dari mahasiswa serta berbagai pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal. Di antaranya dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, yang tewas tertembak peluru tajam pada September 2019.
Rencana pembahasan itu mengundang kritik dari berbagai pihak. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Erwin Natosmal, mengatakan RUU kontroversial tak patut dibahas pada saat pandemi. “Ini mengamputasi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril meminta rencana pembahasan tersebut dibatalkan. Penyebabnya, ada sejumlah pasal bermasalah yang berpotensi memberangus kebebasan berpendapat dan melemahkan pemberantasan korupsi.
Adapun Menteri Yasonna menunggu lampu hijau dari Presiden Jokowi. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pembahasan aturan yang menarik perhatian publik harus diputuskan dalam rapat terbatas kabinet.


Keywords: John Refra Kei, Revisi KUHP | KUHAP, Firli Bahuri, Skandal Jiwasraya, Kartu Prakerja, RUU Pemasyarakatan, 

---

Foto Terkait