Gugatan Dari Nganjuk

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-10 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

SUDAH lima pekan agen penyalur kerja tak berkabar. Parti Liyani akhirnya memutuskan kembali ke Singapura pada 2 Desember 2016. Pekerja migran asal Nganjuk, Jawa Timur, itu berencana untuk mengambil sejumlah barang yang tertinggal di rumah bekas majikannya, Liew Mun Leong, dan mencari tempat kerja baru.
Parti justru bertemu hal yang tak dikehendakinya. Dia baru tiba di Bandar Udara Changi saat serombongan polisi langsung mencokoknya. Dua bulan sebelumnya, Liew dan keluarganya rupanya telah melaporkan Parti ke kepolisian. Mereka menuduh bekas asisten rumah tangga itu mencuri barang-barang mereka, seperti perkakas dapur, telepon seluler, jam tangan, dan pakaian. Nilainya mencapai 50 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 542 juta. Barang-barang itu, menurut laporan keluarga Liew, ditemukan berada dalam kotak-kotak perabotan milik Parti.
Polisi tak lama menahan Parti. Mereka kemudian membawanya ke Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME), organisasi nonpemerintah Singapura yang membantu pekerja migran bermasalah. Sejak saat itu, HOME menangani kasus Parti. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menyatakan ikut mendampingi Parti, tapi HOME-lah yang berperan banyak dalam mendampinginya, termasuk menanggung seluruh kebutuhannya dan mendapat bantuan hukum pro bono pengacara Anil Balchandani dari Red Lion Circle. “Dia membutuhkan tempat tinggal sementara investigasi terhadapnya berjalan,” kata HOME Case Manager Jaya Anil Kumar dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Jumat, 2 Oktober lalu.
Kasus Parti melawan keluarga Liew menyedot perhatian publik Singapura dan dijuluki “Daud versus Goliath”. Pasalnya, Liew adalah salah satu pebisnis ternama di Singapura yang juga menjabat Ketua Changi Airport Group.

Parti Liyani (ketiga dari kiri) bersama kuasa hukumnya Anil Balchandani dan staff dari HOME di Singapura, September 2020./giving.sg
Kasus ini berawal saat Parti bekerja di rumah keluarga Liew dengan upah sekitar Rp 6,5 juta per bulan. Dia lalu diminta juga membersihkan rumah dan kantor Karl Liew, putra Liew yang baru berpindah tempat tinggal pada Maret 2016. Hal ini sebenarnya melanggar aturan ketenagakerjaan di negeri itu, tapi Liew tetap memaksakan kehendaknya.
Parti menyampaikan keberatannya bekerja di dua tempat tapi Liew malah memecat Parti pada 28 Oktober 2016. Permohonan Parti agar dirinya boleh tetap bekerja di rumah itu tak digubris. “Saya tahu mengapa. Anda marah karena saya menolak untuk membersihkan toilet Anda,” kata Parti kepada Karl kala itu.
Parti hanya diberi waktu dua jam untuk mengemas barang-barangnya sebelum pulang ke Indonesia. Janji keluarga Liew untuk mengirim kotak-kotak barang Parti ke Nganjuk tak pernah terwujud. Belakangan, keluarga Liew malah mengklaim menemukan barang-barang mereka di kotak-kotak tersebut.
Liew dan putranya membuat laporan ke kepolisian soal temuan barang di kotak-kotak itu dua hari setelah Parti pergi. “Saya meyakini, jika diduga ada kekeliruan, kewajiban kami adalah melaporkannya ke polisi agar mereka bisa menyelidikinya,” kata Liew, seperti dilaporkan Asia One.
Pada Maret tahun lalu, Olivia Low, hakim Pengadilan Negeri Singapura, menyatakan Parti bersalah dan menjatuhkan hukuman 26 bulan penjara. Parti melawan dan mengajukan banding. Chan Seng Onn, hakim Pengadilan Tinggi yang menangani kasus ini, menemukan banyak kejanggalan, termasuk cara polisi menangani barang bukti dan proses pemeriksaan Parti yang tak didampingi pengacara. Barang yang dituduh dicuri itu ternyata barang-barang yang sudah rusak, seperti ponsel yang sudah tak berfungsi dan pemutar DVD yang tak bisa bekerja.
Jaksa mengaku tahu alat tersebut tidak dapat memutar DVD tapi tidak mengungkapkan hal ini selama persidangan. Pengacara Anil Balchandani menilai jaksa telah menggunakan teknik “sulapan” yang sangat merugikan…

Keywords: Singapura, Buruh Migran, Hak Asasi Manusia, 

---

Foto Terkait