Dkpp Berhentikan Ketua Kpu

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-01-16 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menjatuhkan sanksi pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dari jabatannya. Arief dinilai melanggar kode etik karena mengantar anggota KPU, Evi Novida Ginting, menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. “Pemberhentian dari jabatan Ketua KPU berlaku sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua DKPP Muhammad dalam sidang putusan, Rabu, 13 Januari lalu. Putusan DKPP berawal dari aduan pegawai swasta bernama Jupri yang mempersoalkan sikap Arief. Adapun keputusan Presiden tentang pemberhentian Evi mengacu pada putusan DKPP, yang memecatnya pada Maret 2020. Putusan itu terkait dengan kasus perselisihan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Evi dianggap tak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan gugatan Hendri Makaluasc. Akibatnya, Hendri tak dilantik sebagai anggota DPR.
PTUN menerima gugatan Evi. Pada 18 Agustus 2020, Arief menerbitkan surat pengaktifan kembali Evi sebagai anggota KPU. Surat itu terbit tak lama setelah Presiden mengeluarkan keputusan yang mencabut pemecatan Evi. Anggota DKPP, Ida Budhiarti, mengatakan Arief tak memiliki dasar hukum ataupun etik dalam memerintahkan Evi kembali menjadi anggota KPU. Pramono Ubaid Tanthowi, anggota DKPP lain, menyatakan dissenting opinion. “Saya berpandangan Saudara Arief tak selayaknya dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota dan jabatan ketua,” ucapnya.
Arief tak menerima putusan DKPP. Dia mengklaim tak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan pemilu. “Surat pengaktifan kembali…

Keywords: DKPP, Komisi Pemilihan Umum | KPU, Komisi Konstitusi | MK, Rizieq Syihab, Gempa Bumi, 

---

Foto Terkait