Waswas Menanti Antrean Regulasi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-02-06 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

TIGA bulan sudah draf rancangan peraturan Menteri Perindustrian bertajuk “Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional” bercokol di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian Supriadi mengatakan naskah rancangan regulasi baru tersebut masih dalam tahap harmonisasi. “Menunggu rancangan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja selesai,” kata Supriadi, Jumat, 5 Februari lalu.
Pemerintah memang tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—dikenal sebagai omnibus law. Meski tak spesifik mengatur soal gula, RPP berisi 141 pasal ini memuat sejumlah pasal tentang kemudahan memperoleh bahan baku dan bahan penolong.
Menurut Supriadi, jaminan bahan baku bagi industri pangan menjadi salah satu fokus pengaturan dalam RPP tersebut. Kelak ketersediaan bahan baku gula dan garam, baik dari dalam negeri maupun impor, dibahas berdasarkan neraca komoditas. Pembahasannya melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait, dari hulu hingga hilir, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. “Harus dilakukan verifikasi baik dari sisi supply maupun demand sehingga akan didapatkan data kebutuhan bahan baku yang akurat dan akuntabel,” tutur Supriadi.
Akurasi data selama ini menjadi momok bagi pengelolaan komoditas pangan di Indonesia. Gula, misalnya, saban tahun menjadi isu panas lantaran bisa mendadak langka, lalu tiba-tiba membanjiri pasar. Kondisi ini terjadi baik pada gula kristal rafinasi yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman maupun gula kristal putih yang biasa dikonsumsi masyarakat.
Pada…

Keywords: Industri Gula, Kementerian Perindustrian, Impor Gula, 

---

Foto Terkait