Aturan Diskriminasi Seragam Sekolah Dicabut 

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-02-06 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

TIGA menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tentang penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Isinya mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam serta atribut keagamaan di sekolah. “Esensi SKB ini, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut,” ujar Nadiem lewat konferensi pers daring (online), Rabu, 3 Februari lalu.
Surat keputusan itu terbit setelah muncul video pertemuan orang tua murid dengan Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Dalam video itu, orang tua siswi mempertanyakan kewajiban memakai jilbab untuk anaknya yang nonmuslim. Siswi tersebut kerap dipanggil gurunya lantaran tak berjilbab. Belakangan, Kepala SMKN 2 meminta maaf atas kejadian itu. Baik pemerintah daerah maupun pengelola sekolah diwajibkan menerapkan aturan tersebut paling lama 30 hari setelah SKB terbit. Jika masih terjadi pelanggaran, sekolah bisa dijatuhi sanksi pemangkasan dana bantuan operasional. Keputusan tentang seragam sekolah ini dikecualikan untuk Provinsi Aceh, yang memiliki aturan khusus. 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi terbitnya SKB tersebut. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan SKB itu menghentikan berbagai polemik yang selama ini terjadi di sejumlah daerah. Sedangkan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Muhammad Cholil Nafis menilai SKB itu tak mendidik lantaran menanggalkan kewajiban memakai kerudung bagi umat Islam. “Mewajibkan yang wajib menurut agama Islam kepada pemeluknya saja tak boleh. Lalu pendidikannya…

Keywords: Kabupaten Sabu Raijua, FPI, Nadiem Makarim, PPKM, Wajib Jilbab, 

---

Foto Terkait