SIGI BERIRING PEROMBAKAN DIREKSI

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-03-06 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

MARET ini akan menjadi masa bagi tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memulai audit investigatif terhadap PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero). Sebelumnya, auditor internal pemerintah tersebut baru merampungkan gelar posisi kasus bersama Indonesia Financial Group (IFG), induk badan usaha milik negara sektor perasuransian dan penjaminan. “Kurang terbuka apa (kami) di kasus Jiwasraya dan Asabri,” kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II Kartika Wirjoatmodjo, Jumat, 5 Maret lalu.
Kasus dugaan korupsi yang membelit Askrindo kali ini memang menambah panjang daftar borok BUMN asuransi. Sebelumnya, skandal dugaan penyelewengan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) membikin gaduh dua tahun terakhir. Kasusnya kini masih dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Yang jadi soal, kelanjutan pengusutan dugaan korupsi di Askrindo tak jelas kendati persoalan ini telah mencuat di lingkup internal perusahaan, IFG sebagai holding, juga Kementerian BUMN sejak setahun lalu. Kartika menyatakan telah menugasi Direktur Utama IFG Robertus Bilitea dan Dewan Komisaris Askrindo menindaklanjuti kasus tersebut. “Ini sedang diaudit investigasi oleh BPKP,” ujar Tiko—panggilan Kartika.
Rencana audit investigatif BPKP, menurut seorang pejabat yang mengetahui proses pemeriksaan ini, merupakan permintaan IFG sejak tahun lalu. IFG menerima hasil pemeriksaan internal yang menunjukkan dugaan aliran dana pembayaran komisi keagenan kepada direksi Askrindo pada 2019.
Sepanjang tahun itu, Askrindo tercatat menggelontorkan biaya komisi keagenan sebesar Rp 463,053 miliar. Sebanyak Rp 195,9 miliar di antaranya diterima PT Askrindo Mitra Utama (AMU), anak perusahaan Askrindo yang turut menjadi agen. Masalahnya, laba AMU pada tahun yang sama hanya Rp 8,98 miliar. Padahal biaya operasional perseroan…

Keywords: PT Askrindo, Asuransi, Badan Usaha Milik Negara,

Rp. 15.000