Pemerintah Larang Mudik Lebaran

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-03-27 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PEMERINTAH memutuskan melarang mudik Lebaran tahun ini. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan larangan ini berlaku bagi semua orang. “Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujar Muhadjir melalui konferensi pers virtual setelah mengikuti rapat pada Jumat, 26 Maret lalu.
Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Menurut Muhadjir, pemerintah mempertimbangkan tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19. Berkaca pada beberapa kali libur panjang sebelumnya, khususnya setelah Natal dan tahun baru, angka kasus Covid-19 makin melonjak.
Muhadjir mengimbau masyarakat tidak pergi ke mana-mana, kecuali ada keadaan mendesak. Mekanisme pergerakan orang dan barang nantinya diatur oleh kementerian dan lembaga terkait. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan kementeriannya akan menggodok aturan tentang transportasi umum dan syarat perjalanan. “Dalam pengaturan dan pengawasan di lapangan, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian RI,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi Infrastruktur dan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat menyatakan pemerintah tak melarang mudik dan akan menyiapkan mekanisme mudik ketat serta memfokuskan pelacakan. “Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang,” ucap Budi, Selasa, 16 Maret lalu.
Sebagai kompensasi larangan mudik, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan rencananya disalurkan mulai Mei mendatang. Kebijakan pelarangan mudik Lebaran, menurut Muhadjir, diambil sesuai dengan arahan Presiden joko Widodo. Jokowi meminta anak buahnya tetap waspada dalam penanganan Covid-19 sekalipun angka harian kasus positif Covid-19 menurun.
Bersiap ke Sekolah Lagi



Keywords: LBH, Papua, Richard Joost Lino | RJ Lino, BUMN, Mudik Lebaran, 

---

Foto Terkait