Kalau Tidak Bayar, Kami Kejar

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-04-17 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

PEMERINTAH tengah mengebut penagihan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam sepuluh hari terakhir, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Md. menggelar rapat dengan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI lebih dari tiga kali. Tim ini dibentuk setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, kata Mahfud, pemerintah akan menagih Rp 110,54 triliun kepada para obligor, salah satunya Sjamsul. “Tentu ini tidak mudah, sudah 22 tahun,” ujar Mahfud kepada Linda Trianita dan Egi Adyatama dari Tempo pada Kamis, 15 April lalu. Sejak kapan pemerintah merencanakan pembentukan Satgas Hak Tagih BLBI?
Kami merespons perkembangan. Sejak Juni 2020, ada keputusan final dari Mahkamah Agung (MA) bahwa upaya peninjauan kembali (PK) KPK untuk terdakwa Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syafruddin telah…

Keywords: Mahfud Md, Kasus BLBI, Sjamsul Nursalim, 

---

Foto Terkait