Cara Rakyat Melawan Junta

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-02 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

GERAKAN pembangkangan sipil terus bergulir di Myanmar. Sejak terjadinya kudeta militer pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada 1 Februari lalu, ribuan pegawai negeri sipil, guru, dosen, dan buruh mogok kerja sebagai protes terhadap junta militer. Hingga akhir Agustus lalu, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintah bayangan Myanmar, mengklaim lebih dari 400 ribu pegawai negeri masih mogok dan jumlahnya terus bertambah.
Pada awal Mei lalu, 5.000 dosen dipecat karena ikut serta dalam gerakan pembangkangan. Ketika junta militer berencana membuka lagi sekolah dan universitas, yang tutup sejak kudeta, banyak profesor menolak mengajar. Hampir 20 ribu dari total 35 ribu anggota staf pengajar dinonaktifkan dari pekerjaannya. Di tingkat pendidikan dasar, lebih dari seperempat guru dan tenaga pendidikan bergabung dalam gerakan pembangkangan.
Dewan Administrasi Negara, nama resmi junta militer, tak tinggal diam. Mereka memecat para pegawai yang terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil. Awal September lalu, misalnya, Kementerian Listrik dan Energi memecat lebih dari 4.000 pegawai ketika sekitar 80 persen pelanggan listrik menolak membayar tagihan listrik bulanan. Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan junta telah membunuh sedikitnya 1.146 orang dan menahan 6.921 lainnya.
Gerakan ini membuat pendapatan negara anjlok dan perekonomian mandek. Nilai tukar dolar Amerika Serikat resmi naik menjadi 1.980 kyat (setara dengan Rp 15 ribu) per dolar pada Kamis, 30 September lalu, turun dari 1.330 kyat (Rp 10 ribu) pada saat kudeta. Tapi, di pasar gelap, harga dolar naik hampir dua kali lipat menjadi 2.500 kyat (Rp 20 ribu). Ini nilai…

Keywords: Myanmar, Perserikatan Bangsa-Bangsa | PBB, Aung San Suu Kyi, Kudeta Militer Myanmar, Junta Militer Myanmar, 

---

Foto Terkait