Pro-kontra Tentara Cadangan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-09 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PRESIDEN Joko Widodo mengukuhkan 3.103 personel yang tergabung dalam komponen cadangan Tentara Nasional Indonesia di Batujajar, Bandung, pada Kamis, 7 Oktober lalu. Ia mengatakan pasukan tersebut hanya beroperasi ketika darurat militer atau perang atas perintah presiden dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
“Tak ada anggota komponen cadangan yang bergerak mandiri dan tak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan pertahanan,” kata Jokowi.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pasukan cadangan disiapkan untuk menambah kekuatan dan kemampuan komponen utama, yaitu TNI. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan anggota pasukan yang bergabung sudah menjalani rekrutmen dan pelatihan dasar kemiliteran yang ketat.
Baca: Gerak Cepat Membentuk Komponen Cadangan
Pembentukan komponen cadangan menuai kritik. Peneliti militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Diandra Mengko, mengatakan konsep tentara cadangan tak mampu menjawab tantangan pertahanan masa depan.
Salah satunya aksi terorisme dan perang siber. Pasukan dalam komponen cadangan hanya dilatih untuk menghadapi perang terbuka. “Pemerintah sudah punya lembaga khusus yang bertugas menangani ancaman pertahanan di masa depan,” ujarnya.
Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyatakan pasukan cadangan tidak urgen karena Indonesia tak sedang menghadapi ancaman negara lain. Ia khawatir unit baru ini menambah panjang daftar pelanggaran hak asasi manusia oleh prajurit. Ghufron menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kesejahteraan pasukan.





Keywords: Pelecehan Seksual, Kabupaten Yahukimo, Prabowo Subianto, Haji Isam, Komponen Cadangan, kekerasan seksual, 

---

Foto Terkait