Tanpa Payung Memburu Harta

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-09 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae masygul begitu mendengar Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tak bisa masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Ia sebelumnya mengharapkan draf regulasi itu bisa diselipkan untuk dibahas tahun ini. “Saya mengira akan menjadi kenyataan, ternyata belum berhasil tahun ini,” kata Dian dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat, 8 Oktober lalu.
PPATK menjadi salah satu inisiator penyusun RUU Perampasan Aset sejak 2008. Waktu itu, pemerintah Indonesia baru saja meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi. Isi perjanjian antarnegara itu antara lain mengatur tentang perampasan dan pengembalian aset.
Menurut Dian, regulasi Indonesia belum optimal dalam menyelamatkan aset yang berasal dari tindak kejahatan. Salah satu kendala adalah aparat tak bisa menyita aset jika pengadilan tak mampu membuktikan tindak pidana pokok seperti korupsi dan perdagangan narkotik. Perampasan aset juga sulit berjalan ketika terdakwa menjadi buron atau meninggal.
Dian mencontohkan skandal rasuah kartu tanda penduduk elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi menaksir kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,3 triliun. Namun nilai aset yang disita pemerintah dari para terpidana baru Rp 400-an miliar. “Makin lama tak dirampas, aset ilegal itu sulit dideteksi atau beralih menjadi aset…

Keywords: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | PPATK, Program Legislasi DPR, BLBI, Perampasan Aset, RUU Perampasan Aset, 

---

Foto Terkait