Rapor Merah Jokowi-ma’ruf

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-23 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

KELOMPOK masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia menilai kebebasan berpendapat kian merosot dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, mengatakan setidaknya ada 360 pelanggaran kebebasan berekspresi pada Oktober 2019-Oktober 2021. “Pelanggarannya seputar pembubaran paksa yang diikuti penangkapan sewenang-wenang,” katanya, Selasa, 19 Oktober lalu.
Amnesty International Indonesia juga mencatat ada 43 insiden kekerasan oleh polisi dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 6 Oktober dan 10 November 2020. Amnesty juga melaporkan setidaknya ada 402 korban kekerasan dalam aksi protes di 15 provinsi itu.
Rivanlee menilai kebebasan akademis di kampus pun kian rontok setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik pada 20 Oktober 2019. Adapun Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, menyoroti aksi doxing serta peretasan terhadap aktivis, jurnalis, dan akademikus. Pemerintah pun bertindak berlebihan saat mengejar para pelaku pembuat mural berisi kritik.
Rapor merah Jokowi-Ma’ruf juga terlihat dalam pemberantasan korupsi yang kian melempem. Paling anyar adalah sikap Presiden Jokowi yang mendiamkan pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Jokowi, menurut Agus, seharusnya bisa mengembalikan status kepegawaian mereka. “Presiden memiliki kewenangan itu,” ujarnya.
Kantor Staf Presiden (KSP) justru merilis laporan berjudul Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh 2021 yang mengklaim pemerintah menghormati kebebasan berpendapat. KSP mengutip indeks kebebasan pers yang meningkat dari 75,27 persen pada 2020 menjadi 76,02 persen. “Pemerintah menghormati kemerdekaan berpendapat dan independensi pers di atas koridor hukum dan etika.”

Makin Buruk Pemberantasan Korupsi
BURUKNYA kinerja pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemberantasan korupsi juga terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting. Kian negatif dibanding dua tahun lalu.
* Survei terhadap 1.220 responden…

Keywords: Kabupaten Kuantan Singingi, Komnas Perlindungan Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK, Pemerkosaan, Dua Tahun Jokowi-Maruf, Pinjaman Online, 

---

Foto Terkait