Tersebab Tarik-Ulur Regulasi

Edisi: 07/47 / Tanggal : 2018-04-15 / Halaman : 82 / Rubrik : EB / Penulis : Putri Adityowati, Khairul Anam, Yohanes Paskalis

PERTEMUAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan pengurus Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, berlangsung tegang. Pada pertemuan Selasa siang pekan lalu itu, pengurus Organda mendesak Budi Karya menegakkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Organda menilai Kementerian terkesan mengulur pemberlakuan aturan tersebut. Organisasi itu juga meminta pemerintah mencabut segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini. Direktur Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, yang mendampingi Menteri, mengatakan beberapa pengurus Organda menyampaikan tuntutannya dengan nada tinggi. "Kalau ke saya bolehlah. Tapi kalau ke Pak Menteri? Ini pejabat negara," ujarnya seusai pertemuan itu.

Dalam persamuhan tersebut, Menteri Budi Karya belum bisa memenuhi tuntutan Organda. Dia beralasan regulasi yang terbit tahun lalu itu tak segera bisa dieksekusi. Dalam waktu dekat, Budi Karya mengatakan perusahaan aplikasi bakal diatur menjadi perusahaan transportasi agar kementeriannya bisa melegalkan dan mengatur operasional angkutan berbasis online. "Kami harus tegas dan memilih perusahaan transportasi yang diberlakukan," katanya.

Di mata pengurus Organda, kebijakan itu terbilang telat. Menurut Sekretaris Jenderal Organda Ateng…

Keywords: -

---

Foto Terkait