LAMBAT NAIK KORUPSI HELI

Edisi: 17/47 / Tanggal : 2018-06-24 / Halaman : 60 / Rubrik : HK / Penulis : Syailendra Persada, Linda Trianita, Anton Aprianto

GENAP setahun Irfan Kurnia Saleh menyandang status tersangka kasus dugaan
korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara pada Sabtu pekan lalu. Perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi itu tak kunjung naik ke persidangan. “Ada kendala dalam pemeriksaan di luar swasta,” kata Maqdir Ismail, pengacara Irfan, awal Juni lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Irfan sebagai tersangka pada 16 Juni
tahun lalu. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, ketika mengumumkan status tersangka Irfan, mengatakan bos PT Diratama Jaya Mandiri ini diduga menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Irfan disangka menaikkan harga helikopter AW101 dari Rp 514 miliar menjadi Rp 738 miliar pada tahun anggaran 2016-2017.

Kasus ini merupakan investigasi bersama antara KPK dan Pusat Polisi Militer TNI
karena diduga melibatkan sejumlah perwira TNI aktif. Pada Mei 2017, Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, mendatangi kantor komisi antikorupsi untuk melakukan pengusutan bersama kasus ini. Setelah bertemu dengan pimpinan KPK, Gatot mengatakan Pusat Polisi Militer TNI tengah menyidik perkara itu dan telah menetapkan beberapa tentara aktif dari TNI Angkatan Udara sebagai tersangka.

Gatot yang meminta pembelian satu helikopter AW101 itu dibatalkan. Melalui surat tanggal 14 September 2016, Gatot menyatakan pembelian heli AW101 melanggar sejumlah aturan pengadaan alat utama sistem persenjataan. Presiden Joko Widodo bahkan menolak usul itu dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada 3 Desember 2015. Rencana awalnya TNI akan membeli 16 unit. Jokowi menganggap helikopter Super Puma masih bisa dipakai. Presiden juga menilai AW101 terlalu mahal. Tapi pihak TNI Angkatan Udara, yang saat itu dipimpin Marsekal Agus Supriatna, ngotot…

Keywords: -

---

Foto Terkait