Sulap Anggaran Pelebaran Jalan.

Edisi: 29/47 / Tanggal : 2018-09-16 / Halaman : 81 / Rubrik : HK / Penulis : Linda Trianita, Rusman paraqbueq, Irsyan Hasyim.

DI ruang gelar Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, tim penyidik Kepolisian Resor Kota Depok memaparkan temuan dan bukti permulaan dugaan korupsi Nur Mahmudi Ismail ketika menjadi Wali Kota Depok, Jawa Barat, Rabu empat pekan lalu. Ia diduga menilap anggaran proyek jalan. Tanpa perdebatan panjang, para petinggi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengiyakan usul penyidik menjadikan politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sebagai tersangka.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bukti telak dugaan korupsi Wali Kota Depok periode 2006-2011 dan 2011-2015 tersebut. Ada juga keterangan saksi dan bukti surat-menyurat. Dua pekan setelah gelar perkara, polisi mengumumkan penetapan tersangka bekas Menteri Kehutanan dan Perkebunan itu. Sekretaris Daerah Depok ketika itu, Harry Prihanto, turut menjadi tersangka. ”Fakta penyelidikan, ada anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah pada 2015,” kata Kepala Polresta Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto, Rabu pekan lalu.

Polresta Depok menerima laporan dugaan korupsi ini pada November tahun lalu. Semula polisi mendapat laporan dugaan penggelembungan harga (markup) tanah oleh Pemerintah Kota Depok untuk pelebaran Jalan Nangka di Tapos. Dalam gelar perkara pertama, dugaan penggelembungan itu kurang bukti. Polisi justru mendapatkan temuan lain berupa kejanggalan proses penganggaran pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di simpang Jalan Raya Bogor hingga Jalan Nangka…

Keywords: -

---

Foto Terkait