Agar Tentara Kembali Ke Barak

Edisi: 02/48 / Tanggal : 2019-03-10 / Halaman : 88 / Rubrik : INT / Penulis : Mahardika Satria Hadi, ,

MENGENAKAN kaus putih dan ikat kepala me­rah, ribuan pengunjuk rasa memadati jalan-ja­lan utama Kota Yangon, Myanmar, Rabu pekan lalu. Mereka ber­kumpul di Pagoda Sule untuk menyuara­kan dukungan terhadap perubahan konsti­tusi negara itu.

Para demonstran membentangkan span­duk bertulisan “#KamiInginPerubahan” dalam aksara Burma. Tulisan yang sama menempel pada kaus dan ikat kepala me­reka. Sesekali mereka menyerukan yel-yel, “Istirahatlah, kediktatoran militer!”

Unjuk rasa tidak hanya diikuti kaum muda. Thein Tun, 73 tahun, dan istrinya, Khin Khin Win, terlihat berada di anta­ra kerumunan massa demonstran. “Saya ingin mengubah semua bagian konstitu­si yang mengganggu jalannya pemerintah saat ini,” katanya.

Mya Aye, pemimpin pro-demokrasi ter­kemuka di Myanmar, dalam orasinya di depan para demonstran mengatakan bah­wa konstitusi 2008 perlu segera dirombak. “Kita tidak dapat menerima konstitusi ini karena tidak disusun oleh perwakilan rak­yat,” ujarnya.

Ini unjuk rasa kedua dalam satu pekan yang menyuarakan perubahan konstitusi. Demonstrasi terjadi beberapa hari setelah parlemen menyetujui pembentukan komi­te amendemen konstitusi. “Kami berunjuk rasa untuk mendukung komite amende­men. Kami berada di pihak rakyat,” ucap Yin Htwe, salah satu penyelenggara de­monstrasi.

Suhu politik di negeri itu menghangat se­jak akhir Januari lalu setelah partai berkua­sa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengusulkan pembentukan komite ga­bungan untuk merombak konstitusi. Par­tai besutan Aung San Suu Kyi itu menilai konstitusi 2008, yang digodok junta mili­ter, menghambat jalannya demokratisasi di sana.

Konstitusi 2008 telah lama memicu kon­troversi di negara berpenduduk 53…

Keywords: -

---

Foto Terkait