Rajam Di Negeri Darussalam

Edisi: 07/48 / Tanggal : 2019-04-14 / Halaman : 84 / Rubrik : INT / Penulis : Abdul Manan, ,

KECAMAN internasional dan gerakan boikot tak menghen­tikan langkah Brunei Darus­salam menerapkan syariat Is­lam. Dengan undang-undang baru ini, para pelaku hubungan di luar ni­kah dan mereka yang menjalin hubung­an sesama jenis bisa dihukum rajam sam­pai mati. Menurut CNN, kerajaan berpen­duduk 420 ribu jiwa yang dipimpin Sultan Hassanal Bolkiah ini menjadi negara Asia Timur pertama yang memperkenalkan hu­kum syariah di tingkat nasional.

Nyaris tak ada protes dari dalam Brunei. Menurut Koordinator ASEAN Sexual Orien­tation and Gender Identity and Expression (SOGIE) Caucus Ryan Selviro, pemberla­kuan hukum ini menimbulkan ketakut­an bagi komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ). “Banyak­nya kecemasan mendorong mereka diam soal ini,” katanya kepada Tempo, Kamis, 4 April lalu.

Kecaman berdatangan dari dunia inter­nasional. “Di bawah hukum internasional, melempari orang dengan batu sampai mati adalah penyiksaan atau perlakuan atau hu­kuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan dengan de­mikian jelas dilarang,” ucap juru bicara Ko­misi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikat­an Bangsa-Bangsa, Rupert Colville, dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, akhir Maret lalu.

Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk Asia, memin­ta Sultan Bolkiah “segera menangguhkan amputasi, hukum rajam, dan semua ke­tentuan serta hukuman lain yang melang­gar hak asasi “. Ryan Selviro menambah­kan, “Brunei perlu memikirkan kembali undang-undang ini dengan serius. Dengan menegakkannya, mereka akan makin me­normalkan kekerasan negara dan kebenci­an terhadap mereka yang dianggap sebagai minoritas.”…

Keywords: -

---

Foto Terkait