Jaksa Pemburu Tiran

Edisi: 23/48 / Tanggal : 2019-08-04 / Halaman : 88 / Rubrik : INT / Penulis : Iwan Kurniawan, ,

MAHKAMAH Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, akhirnya mulai menggelar sidang praperadilan kasus kekerasan masif yang menimpa kaum Rohingya asal Myanmar pada Kamis, 25 Juli lalu. Sidang dengan hakim Olga Herrera Carbuccia dari Republik Dominika, Robert Fremr asal Republik Cek, serta Geoffrey Henderson dari Trinidad dan Tobago itu akan menentukan apakah penyelidikan penuh atas kasus ini dapat dilanjutkan atau tidak.

Pada September 2018, hakim Mahkamah menetapkan kasus Rohingya dapat diangkat. Alasannya, meskipun Myanmar tidak meratifikasi Statuta Roma, yang menjadi dasar pendirian Mahkamah, Bangladesh telah meratifikasinya pada 23 Maret 2010 sehingga Mahkamah memiliki yurisdiksi atas kasus ini. Jika hakim praperadilan setuju, ICC menjadi pengadilan pertama yang mengadili kasus ini.

Kasus itu dibawa ke ICC oleh Fatou Bensouda, kepala divisi penuntutan Mahkamah. Ahli hukum asal Gambia itu telah melakukan pemeriksaan awal atas kasus pembunuhan dan penyerangan oleh militer Myanmar terhadap kaum minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Kekerasan pada 2017 itu memaksa sekitar 700 ribu warga Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh, dan sejumlah negara lain. Laporan investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan sejumlah jenderal Myanmar bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Sejak terpilih menjadi penuntut utama Mahkamah pada 2012, Bensouda telah mengangkat banyak kasus kejahatan kemanusiaan di berbagai negara. Saat ini, selain menangani kasus Rohingya, dia sedang memeriksa perkara pembunuhan dalam program perang…

Keywords: -

---

Foto Terkait