Menjerat Duterte

Edisi: 27/48 / Tanggal : 2019-09-01 / Halaman : 88 / Rubrik : INT / Penulis : Abdul Manan, ,

FILIPINA berusaha keras meyakinkan para diplomat di Jenewa untuk tak mendukung resolusi Islandia yang diajukan pada 4 Juli lalu. Dalam drafnya, Islandia meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat laporan tertulis yang komprehensif tentang situasi hak asasi di Filipina, meminta negara yang dipimpin Rodrigo Roa Duterte itu mencegah pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa, serta membuat penyelidikan yang tidak memihak.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr., dalam pernyataan di Twitter, menyindir resolusi itu. “Jika resolusi Islandia menang, itu berarti bonus untuk semua orang yang bekerja untuk itu--dari kartel narkotik,” katanya. Upaya diplomatik Filipina dan cuitan Locsin itu tak bisa membendung resolusi Islandia. Dalam sidang 11 Juli lalu, Dewan HAM mengadopsi resolusi tersebut.

Aliansi organisasi hak asasi manusia di Filipina, Karapatan, menyambut baik kabar itu. “Ini langkah penting menuju akuntabilitas dan kami memuji keputusan Dewan HAM PBB yang tidak berdiam diri di tengah pelanggaran hak di Filipina. Ini bukan akhir dari segalanya, dari semua upaya kami untuk menuntut pertanggungjawaban, tapi kami menganggapnya sebagai awal yang penting,” ucap Sekretaris Jenderal Karapatan, Cristina Palabay, kepada Tempo, Senin, 19 Agustus lalu.

Sejak perang itu dimulai pada 1 Juli 2016 hingga kini, aparat keamanan telah menangani hampir 200 ribu kasus. Menurut Palabay, data Kepolisian Nasional Filipina menyebutkan korban…

Keywords: -

---

Foto Terkait