Integrasi Hutan, Kebun, dan Lingkungan Hidup

Edisi: 28/48 / Tanggal : 2019-09-08 / Halaman : 56 / Rubrik : KL / Penulis : Diah Y. Suradiredja, ,

MEMBACA laporan utama Tempo pekan lalu bertajuk “Atur-atur Nomenklatur”, tersurat rencana Presiden Joko Widodo mereka ulang struktur kementerian dalam kabinet periode 2019-2024. Idealnya, pemerintahan jilid kedua merupakan hasil refleksi dan evaluasi kinerja kabinet sebelumnya.

Pada periode kedua, Presiden Jokowi seharusnya lebih leluasa melakukan pembenahan kelembagaan dan birokrasi kabinet. Jika pun ada perombakan, semangatnya tak sekadar populis, tapi juga harus mampu menjawab permasalahan nyata semua sektor ekonomi. Karena itu, rencana Presiden menata ulang nomenklatur kementerian perlu disambut, dengan beberapa catatan.

Konsolidasi sektor ekonomi strategis berbasis lahan.

Pertumbuhan ekonomi masih harus menjadi prioritas kebijakan nasional, terutama sektor-sektor berbasis lahan yang agaknya masih menjadi primadona. Tapi ia menghadapi paradoks dewasa ini. Kontribusi sektor kehutanan, yang menguasai dua pertiga lahan, terhadap pendapatan nasional terus menurun, bahkan sampai di bawah 1 persen. Sudah saatnya peranan ekonomi sektor berbasis lahan ditingkatkan dengan cara memperkuat dan memperluas manfaatnya bagi rakyat, dengan tetap memperhatikan kebajikan ekologi. Yang terakhir ini masih menjadi tantangan besar di sektor ekonomi berbasis lahan.

Sementara itu, perkebunan, terutama sawit, yang sering dituduh sebagai penyebab kerusakan hutan, justru menjadi primadona baru. Kita telah menguasai hampir 60 persen pangsa pasar sawit dunia. Dalam perekonomian nasional, sawit menjadi kontributor terbesar devisa negara. Ke…

Keywords: -

---

Foto Terkait