Gula-gula Haluan Negara

Edisi: 34/48 / Tanggal : 2019-10-20 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Pramono, Raymundus Rikang, Budiarti Utami Putri

MENERIMA sembilan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore,10 Oktober lalu, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kegelisahannya. Berbicara selama sekitar 30 menit, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga mantan presiden itu antara lain mempersoalkan kesinambungan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Saya menangkap kegelisahan beliau. ‘Kenapa, ya, setiap pergantian presiden, gubernur, atau bupati itu kebijakannya pasti berubah’,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo, menirukan pernyataan Megawati, kepada Tempo di ruang kerjanya, Jumat, 11 Oktober lalu. Menurut dia, Megawati berharap Indonesia bisa seperti Singapura dan Cina, yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang hingga puluhan tahun ke depan.

Dua Wakil Ketua MPR, yaitu politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Fadel Muhammad, menceritakan hal serupa. Dalam persamuhan dengan suguhan jajanan pasar dan es cincau itu, Megawati juga bercerita tentang kebijakan pembangunan di masa pemerintahan ayahnya, Sukarno. “Ibu Mega terinspirasi dari ayahnya, yang ingin punya perencanaan jangka panjang, Pembangunan Nasional Semesta Berencana,” ujar Fadel.

Pada masa pemerintahan Sukarno, konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana tertuang dalam Ketetapan MPR Sementara Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969. Isinya antara lain soal rencana pembangunan di bidang mental, kesejahteraan, pemerintahan, dan keuangan. Menurut Fadel dan Arsul, Megawati mengatakan arah pembangunan negara perlu ditetapkan melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau nama lain yang dimasukkan ke amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Fadel sempat bertanya kepada Megawati soal batasan…

Keywords: -

---

Foto Terkait